Membayar pemasok umrah di Saudi: lima jalur dan biaya sebenarnya
Penyelenggara diblokir di satu sisi dan ditangguhkan di sisi lain. Bandingkan lima cara membayar pemasok di Arab Saudi, hitung biaya mendarat dengan dasar yang sama, dan lihat klaim mana yang dilaporkan dan mana yang belum terverifikasi.
Laporan publik, bukan nasihat hukum. Kalkulator memakai angka contoh rekaan. Klaim diberi tanda Terverifikasi, Dilaporkan, atau Belum terverifikasi.
Pertanyaan kepatuhan sebelum pertanyaan pembayaran
Penyelenggara umrah ditekan dari dua sisi. Kementerian di Indonesia memblokir penyelenggara dan menghitung kerugian, dan Arab Saudi menangguhkan agen asing. Cara membayar pemasok kini menjadi bagian dari mempertahankan izin.
- 244
aduan dan kasus tercatat di kementerian Indonesia hingga 26 Oktober 2026
- Rp247,65 M
perkiraan kerugian, sebagaimana dilaporkan media
- ~1.800 dari ~5.800
agen asing ditangguhkan Arab Saudi, Februari 2026
- 10 Jun 2025
agen asing dibatasi pada hotel berlisensi
Baca bagian lengkap
Kementerian Haji dan Umrah memblokir akses Siskopatuh tiga penyelenggara (PPIU) pada September 2026. Hingga 26 Oktober tercatat 244 aduan dan kasus, dengan perkiraan kerugian Rp247,65 miliar, sebagaimana dilaporkan media.
Di sisi Saudi, kementerian menangguhkan kontrak sekitar 1.800 dari sekitar 5.800 agen asing pada Februari 2026. Sejak 10 Juni 2025, agen asing hanya boleh memesan akomodasi jemaah di hotel berlisensi.
Biaya memang penting, tetapi pertanyaan yang lebih sulit adalah bagaimana menunjukkan kepada pelanggan, auditor, dan dua regulator bahwa uang berpindah secara sah dan bisa dilacak.
Semua yang di bawah berasal dari laporan publik, dan bagian 6 mencantumkan apa yang tidak bisa saya verifikasi.
Lima jalur
Ini lima jalur yang saya lihat dibicarakan. Perbedaan terbesarnya adalah apa yang bisa Anda buktikan sesudahnya.
Pilih satu jalur untuk membandingkan apa itu dan seberapa kuat buktinya.
- Apa itu
- Bank mengirim valas ke bank pemasok di luar negeri.
- Yang bisa saya temukan
- Jalur formal yang lazim. Bank meminta dokumen yang mendukung pembayaran. Media melaporkan batas pembelian valas tunai tanpa dokumen (US$10.000 per bulan mulai 1 Juli 2026). Berlakunya pada pembayaran jasa perjalanan belum terkonfirmasi.
- Risiko utama
- Lebih lambat, biaya berlapis, memakai kurs bank sendiri.
- Bukti
- Dilaporkan (media)
Baca bagian lengkap
Pilih satu jalur untuk melihat apa itu, apa yang bisa saya temukan, risiko utamanya, dan seberapa kuat buktinya.
Sebuah jalur bisa murah dan tetap gagal menjawab pertanyaan pelanggan atau auditor. Dua dari lima jalur sepenuhnya bergantung pada siapa yang berlisensi, dan saya tidak bisa memverifikasinya untuk penyedia mana pun.
Berapa biayanya sebenarnya
Kurs yang dipajang menyembunyikan sebagian besar biayanya: selisih kurs, biaya tetap, hari uang tertahan di perjalanan, dan kerugian jika hotel atau visa gagal. Masukkan angka Anda sendiri untuk membandingkan jalur dengan dasar yang sama.
Biaya mendarat, tiga jalur dengan dasar yang sama
Jalur A
- Biaya selisih kurs
- Rp 7.200.000
- Biaya tetap
- Rp 350.000
- Biaya waktu
- Rp 640.701
Total di atas kurs tengahRp 8.190.701
1,71% dari invoice
Anda membayar: Rp 487.550.000
Jalur B
- Biaya selisih kurs
- Rp 3.840.000
- Biaya tetap
- Rp 150.000
- Biaya waktu
- Rp 318.141
Total di atas kurs tengahRp 4.308.141
0,90% dari invoice
Anda membayar: Rp 483.990.000
Jalur C
- Biaya selisih kurs
- Rp 4.800.000
- Biaya tetap
- Rp 100.000
- Biaya waktu
- Rp 159.386
Total di atas kurs tengahRp 5.059.386
1,05% dari invoice
Anda membayar: Rp 484.900.000
Kisaran dari pita kurs: Rp 470.400.000 hingga Rp 489.600.000
Eksposur jika hotel atau visa gagal
- Uang berisiko, di muka
- Rp 240.000.000
- Uang berisiko, berdasarkan bukti
- Rp 96.000.000
- Uang berisiko yang berkurang
- Rp 144.000.000
Angka contoh rekaan. Ganti dengan penawaran asli. Jalur A, B, dan C bukan rekomendasi.
Baca bagian lengkap
Angkanya contoh rekaan, jadi ganti dengan penawaran asli. Jalur sengaja diberi nama A, B, dan C, dan tidak satu pun merupakan rekomendasi.
Biaya mendarat (landed cost) yang dipakai di sini: invoice dalam riyal pada kurs tengah, ditambah selisih kurs, ditambah biaya tetap, ditambah biaya uang yang tertahan selama hari dalam perjalanan. Pita kurs ditampilkan sebagai kisaran kemungkinan, bukan sebagai biaya.
Bagian kedua menunjukkan eksposur: berapa uang yang dirilis sebelum hotel dan visa terkonfirmasi.
Bayar berdasarkan bukti
Merilis uang secara bertahap berdasarkan bukti, bukan janji, melindungi semua pihak. Ini usulan, bukan aturan.
Rilis uang berdasarkan bukti
- Kontrak dan deposit
Deposit dirilis berdasarkan kontrak yang ditandatangani.
- Hotel terkonfirmasi
Bagian berikutnya dirilis berdasarkan nomor konfirmasi hotel.
- Visa terbit
Sisa dirilis saat visa terbit.
- Layanan selesai
Rilis akhir menyusul setelah layanan selesai, tanpa sengketa terbuka.
Usulan, bukan aturan. Persentasenya ditentukan lewat kesepakatan.
Baca bagian lengkap
Urutan yang lazim: kontrak dan deposit, lalu nomor konfirmasi hotel, lalu visa terbit, lalu layanan selesai dan rilis akhir. Persentasenya ditentukan lewat kesepakatan.
Setiap langkah meninggalkan catatan yang bisa dilihat pelanggan, penyelenggara, pemasok, dan auditor. Itu juga menjawab masalah yang paling sering disebut penyelenggara: visa terlambat, hotel belum terkonfirmasi, perselisihan kurs, dan penipuan.
Cara menilai perantara mana pun
Siapa pun yang berada di antara penyelenggara, pemasok, dan pelanggan perlu dinilai dari netralitasnya. Berikut lima pertanyaan untuk diajukan kepada perantara mana pun.
Baca bagian lengkap
- Apakah kurs tengah dan kurs yang diterapkan ditampilkan berdampingan, sehingga tidak ada selisih yang tersembunyi?
- Apakah beberapa penyedia dibandingkan dengan input yang identik, termasuk jalur yang tidak dijualnya?
- Apakah uang pelanggan dipisahkan dari uang perusahaan, dan semua pihak melihat catatan yang sama?
- Apakah kepentingannya sendiri dan kepentingan pihak yang menerbitkan perbandingan dinyatakan?
- Apakah jalur yang legalitasnya meragukan dijelaskan apa adanya, tanpa mengarahkan siapa pun ke sana?
Apa yang terverifikasi dan tidak
Sebagian isi di atas bersandar pada laporan media. Aturan Bank Indonesia dicek ke teks resmi. Undang-undang pembayaran Saudi, peraturan pelaksananya, dan aturan penukaran uang SAMA dibaca dalam terjemahan Inggris yang diterbitkan SAMA dan Bureau of Experts, dengan teks Arab sebagai acuan yang berlaku. Tabel menunjukkan klaim mana yang mana.
Baca bagian lengkap
Belum terverifikasi: kewajiban anti pencucian uang bagi penyelenggara, kewajiban menyimpan uang jemaah di rekening terpisah, perlakuan pajak di Indonesia dan Arab Saudi, aturan bagi usaha yang menerima dana di Arab Saudi, dan sanksi untuk aktivitas tanpa izin di Indonesia.
Sebelum ada yang mengandalkan ini untuk pembayaran sungguhan, bawa ke pengacara dan konsultan pajak di kedua negara.
Yang bisa dibawa pulang
Kalau Anda sedang memilih penyedia, tanyakan siapa yang memegang lisensi apa, di negara mana, untuk layanan apa. Bandingkan total biaya, bukan kurs yang dipajang, dan rilis uang berdasarkan bukti.
Kalau Anda membangun produk pembayaran, jadikan jejak bukti bagian dari produk: satu catatan per pembayaran, terlihat oleh semua pihak, dan bisa diekspor untuk auditor.
Perbandingan seperti ini hanya layak dipercaya kalau ia menyebut dengan jelas apa yang tidak bisa diverifikasinya.
Sumber dan catatan
Informasi publik yang saya baca sebagai orang pembayaran. Bukan nasihat hukum, pajak, atau keuangan. Angka sebagaimana dilaporkan pada tanggal yang tertera, dan angka di kalkulator rekaan.
- Kementerian Haji dan Umrah memblokir tiga penyelenggara, September 2026: RCTI+.
- 244 kasus dan perkiraan kerugian Rp247,65 miliar hingga 26 Oktober 2026: RCTI+.
- Arab Saudi menangguhkan sekitar 1.800 kontrak agen asing, Februari 2026: Arab News.
- Hanya hotel berlisensi bagi agen asing sejak 10 Juni 2025: Gulf News.
- Kripto bukan alat pembayaran yang sah di Indonesia, sebagaimana disampaikan Bank Indonesia dan OJK: Bisnis, 2023, Investortrust.
- Batas pembelian valas tunai tanpa dokumen pendukung, US$25.000 mulai Juni 2026 dan US$10.000 mulai 1 Juli 2026: CNBC Indonesia. Berlakunya pada pembayaran jasa perjalanan belum terkonfirmasi.
- Perizinan penyedia jasa pembayaran di Indonesia: Peraturan Bank Indonesia 10/2025, teks resmi dibaca untuk Pasal 10, 184, 185, dan 186. Peraturan itu membiarkan Peraturan 23/6/PBI/2021 tetap berlaku sepanjang keduanya tidak bertentangan.
- Perizinan layanan pembayaran di Arab Saudi: Undang-Undang Pembayaran dan Layanan Pembayaran, terjemahan resmi dan Peraturan Pelaksana di rulebook SAMA
- Aturan transfer uang Saudi: rulebook SAMA, sektor penukaran uang